Daftar Donatur Palestina
Jika memang peraturan pemerintah 2001 belum direvisi, berarti PT MEG bisa saja belum ikut penataan. Artinya aturan baru pemerintah itu lakukan sepihak untuk mengukur tanah di sepanjang pulau Rempang yang akan di dirikan industri. Inilah yang menjadi sebab terjadinya konflik horisontal.
Sehingga tidak menjadi kecurigaan masyarakat ketika presiden Jokowi beberapa bulan lalu selepas kunjungan dengan Xi Jinping di hotel Shangri-La CHengdu. Tiongkok.
Dalam siaran pers, sebelumnya Jokowi bertemu dengan sejumlah pengusaha Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi supaya tetap stabil dan berjalan baik. Jokowi juga meminta supaya investor tidak ragu untuk menyampaikan kendala yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia.
Tapi apa yang terjadi. Realitasnya di lapangan kendala itu selalu muncul. Apa yang dikatakan Jokowi tidak pernah terimplementasi dengan baik. Dari caranya sudah salah. Memaksakan kehendak dengan memakai kekerasan. Aparat dipakai untuk mengintimidasi rakyat. Rakyat dianggap penghalang dan harus di usir dari tanah kelahirannya. Stake holder masyarakat tidak diajak berdialog dengan matang. Pemerintah mengangap baik- baik saja dan aman. Tidak ada perkiraan sebelumnya bahwa investasi akan mengalami hambatan manakala keamanan dan stabilitas nasional menjadi kacau. Insiden Rempang adalah fakta dimana pemerintah memaksakan pembangunan pabrik kaca yang diasumsikan bisa membuka lapangan kerja. Tapi senjayatanya rakyat rempang akan menjadi pelengkap penderita dari pembangunan industri tersebut.
Lihat saja beberapa hari ini. Rakyat dan aparat saling berhadapan. Kedua belah pihak saling baku hantam. Siapa yang rugi? Kedua belah pihak tentunya. Rakyat mempertahankan tanahnya, sedang aparat polisi dan TNI melaksanakan perintah atasan.
Kerugian material, fisik bahkan nyawa rakyat menjadi investasi perjuangan yang masi dalam memperjuangkan hak dan harga diri mereka. Dampak sosial yang ditanggung rakyat tidak sedikit. Tidak gampang memindahkan rakyat dari satu tempat ke tempat lain. Manusia bukan seperti hewan yang begitu saja mudah di pindahkan dari tempatnya.
Pemerintah tidak mengkaji bahwa masyarakat melayu itu bukan saja Rempang. Tapi seluruh Kepulauan Riau dan melayu darat yang ada di Kalimantan, Sulawesi, di Jawa bahkan di Brunei Darusalam, Malaysia, Singapura adalah kumpulan masyarakat melayu besar yang memiliki ikatan batin satu rumpun.
Tampaknya pemerintah Jokowi mengangap enteng untuk membangun industri kaca dipulau Rempang. Bahlil lahadalia sebagai menteri investasi atau Badan Penanaman Modal. Tidak becus menangani investasi malah tampak sebagai keset- nya kapitalis oligarki. Jokowi yang terpesona dan napsu dengan program nilai investasi jumbo dari pemerintah Tiongkok. Tanpa melihat kaidah normatif dengan menghalalkan segala cara. Inilah akibat pemerintah yang malas bekerja dan berpikir, karea di dalam pikirannya hanya mengejar pertubuhan ekonomi dengan target mengundang dan memasukan investasi besar- besaran. Tapi rakyatnya ditindas untuk dijadikan alas atau karpet buat jalannya para oligarki dengan kedok investasi.
“Tulisan ini sebagai protes keras kepada pemerintah Jokowi yang gagal mensejahterakan rakyat”
