Daftar Donatur Palestina
Lebih lanjut, Hasto menuturkan bahwa secara perundang-undangan, calon presiden dan calon wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. PDIP bersama PPP, Perindo, dan Hanura sudah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah diusung oleh gabungan partai Koalisi Indonesia Maju.
“Ini ‘kan berbeda dengan undang-undang tentang partai politik, sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya, otomatis KTA-nya tidak boleh rangkap,” kata Hasto, dilansir dari Antara.
Ditegaskan pula bahwa seseorang dilarang menjadi anggota di dua partai politik, tak terkecuali Gibran putra sulung Presiden Joko Widodo.
“Memangnya karena menjadi anak pejabat lalu boleh KTA-nya tiga? ‘Kan tidak boleh, ini undang-undang, ini konstitusi. Jadi, pamitnya sudah diterima,” kata Hasto memungkasi.
Namun pernyataan berbeda justru disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Dia menyebut Gibran hingga kini belum mengembalikan KTA. Meski begitu, ia menegaskan bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu otomatis tak lagi jadi bagian PDIP sejak menjadi bakal cawapres dari Prabowo Subianto.
“Mas Gibran sudah sah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan lagi sejak menjadi bacawapres untuk koalisi partai lain,” kata Hadi dilansir dari Antara, Selasa (7/11/2023).
Hadi mengaku, dirinya sudah tidak lagi mempermasalahkan soal pengembalian KTA. Hadi juga enggan memaksa Gibran mengembalikan KTA.
“Hingga saat ini KTA belum dikembalikan. Akan tetapi, dikembalikan atau tidak silakan. Pokoknya sudah tidak jadi masalah. Sudah tutup buku. Persoalan tersebut sudah tutup buku,” tambah Hadi.
Disinggung soal surat permohonan darinya agar Gibran mengembalikan KTA, Rudy mengaku, tidak lagi berharap balasan.
Dalam surat tersebut, dia hanya menyarankan Gibran untuk mengembalikan KTA agar tidak muncul anggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berdiri di dua kaki.
“Suratnya jelas, untuk menghilangkan isu supaya Bu Mega tidak dianggap bermain di dua kaki, Pak Jokowi tidak dianggap bermain di dua kaki. Maka, saya hanya menyarankan untuk dikembalikan KTA. Yang namanya menyarankan ‘kan tidak ada batas waktu,” tutur Hadi.
PDIP Beri Waktu Bobby Nasution Memilih
Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution telah memenuhi pemanggilan DPP PDI Perjuangan (PDIP). Bobby menghadap ke kantor DPP PDIP di Jakarta, Senin (6/11/2023) sekitar pukul 15.48 WIB.
Bobby yang menumpangi mobil hitam terlihat mengenakan kemeja berwarna putih. Sementara, terlihat seragam merah khas PDIP tergantung di dalam mobilnya.
“Dipanggil Pak Sekjen,” katanya saat memasuki kantor PDIP.
Sementara itu, Bobby mengaku belum mengetahui apa yang akan dibahas bersama Hasto Kristiyanto. “Belum tahu. Nanti saya kasih tahu,” kata dia.
Tak berselang lama, Bobby keluar dari Kantor DPP PDIP. Namun dia enggan mengungkap apa yang dibahas di dalam.
“Sudah saya sampaikan pada Pak Komarudin Watubun, tadi sudah,” kata Bobby usai pertemuan.
Menantu Presiden Jokowi ini tidak banyak memberikan keterangan terkait pemanggilannya. Ia hanya mengatakan akan ada yang disampaikan dalam beberapa hari ke depan.
“Beberapa hari lagi akan disampaikan,” kata Bobby singkat.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkap alasan Wali Kota Medan Bobby Nasution memilih mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menurut Komarudin, dukungan Bobby diberikan karena hubungan keluarga.
“Ya pasti alasan hubungan kekerabatan lah tanya Mas Bobby jangan tanya saya,” kata Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Tetapi, Komarudin membantah Bobby memilih Prabowo-Gibran karena perintah Presiden Joko Widodo.
“Enggak-enggak,” kata dia.
Pada pemanggilan hari ini, Bobby menjelaskan bahwa ia galau karena masih ingin di PDIP namun mendukung Prabowo-Gibran. Bobby pun meminta izin kepada PDIP untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
