Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – Para pemimpin politik Hamas dilaporkan melakukan pembicaraan dengan Otoritas Palestina (PA) mengenai cara memerintah Gaza dan Tepi Barat setelah perang dengan Israel berakhir.
Laporan The Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (20/12/2023), menyebut, pembicaraan antara politbiro Hamas dan PA itu bertujuan mendirikan negara Palestina.
Hamas dilaporkan, kini lebih kompromistis terhadap gerakan lain terkait pembebasan, termasuk PA yang didominasi oleh kelompok Fatah.
“Kami tidak bertarung hanya karena kami ingin bertarung. Kami bukan pendukung permainan zero-sum (kemenangan di satu pihak dan kekalahan di pihak lain),” kata Husam Badran, anggota biro politik Hamas yang berbasis di Doha.
“Kami ingin perang berakhir,” tambahnya dilansir WSJ.
Pernyataan pemimpin Hamas ini menandai perubahan sikap milisi pembebasan Palestina itu sejak sayap bersenjata kelompok tersebut memimpin serangan terhadap pangkalan militer dan permukiman Israel pada 7 Oktober 2023.
Serangan Hamas bertajuk Banjir Al-Aqsa itu menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel, baik oleh Hamas maupun pasukan Israel sendiri akibat Hannibal Directive.
Tujuan Operasi Banjir Al-Aqsa
Laporan itu menyebut, lewat Operasi Banjir Al-Aqsa, Hamas ingin mengakhiri pengepungan selama 17 tahun atas Gaza dan mengembalikan masalah Palestina ke meja perundingan internasional.
Selama serangan itu, Hamas menawan lebih dari 200 tentara Israel dan warga sipil dengan harapan dapat menukar mereka dengan kebebasan ribuan warga Palestina yang telah lama ditahan di penjara-penjara Israel.
Kini, setelah Israel membunuh lebih dari 20.000 warga Palestina di Gaza, sayap politik Hamas berupaya mengakhiri konflik tersebut.
“Kami ingin mendirikan negara Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem,” kata Badran.
Badran juga menyatakan Hamas bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang mewakili Palestina di PBB dan forum internasional lainnya.
“Ini akan menjadi dialog nasional,” kata Badran.
