Daftar Donatur Palestina
Suharto dengan gagah dan berani mengambil alih tugas kemanusiaan itu. Para pengungsi Vietnam tersebut ditampung di Kecamatan Galang, Batam.
Hingga 1996, sekitar 250.000 pengungsi Vietnam ditampung oleh Indonesia. Ini kebijakan negara yang sangat manusiawi. Ini yang disebut “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”
Pelan-pelan tapi pasti, para pengungsi Vietnam itu meninggalkan Indonesia ke berbagai tujuan negara lain.
Lembaga PBB yang mengurusi pengungsi (UNCHR) sangat berperan melakukan pemulangan dan penanganan orang-orang Vietnam tersebut.
Indonesia ketika itu, menegakkan kepala dan menunjukkan kepada dunia bahwa di negeri yang tercinta ini, kemanusiaan diberi prioritas.
Di negeri ini, peradaban manusiawi ditegakkan. Di negeri ini, derita sesama manusia selalu dirasakan. Karena itu, siapa pun yang datang dengan derita, maka wajib hukumnya untuk dibantu.
Indonesia saat itu, berjalan tegak dan berpekik, “Kami tidak membiarkan sesama manusia menjalani derita tanpa akhir.”
Saya membayangkan, pemerintah kita, baik pusat maupun daerah, sepakat bahwa pengungsi Rohingya hanyalah sejumlah orang yang bertandang untuk sementara waktu, mengistirahatkan badan dari keletihan lantaran kekerasan.
Mereka toh tidak datang untuk merebut lahan pekerjaan warga negara Indonesia.
Dalam masa istirahat itu, pemerintah Indonesia dapat bernegosiasi dengan UNHCR, negara-negara lain, ataukah badan-badan kemanusiaan lainnya, untuk saling bahu membahu menangani masalah pengungsi ini.
Bukan berpekik menolak. Bukan bersuara lantang mengikuti irama gendering sejumlah orang yang menolak orang-orang Rohingya.
Hanya dengan itu, Indonesia bisa menegakkan kepala lagi sembari berkata: kami memiliki Sila kedua falsafah negara dan kebangsaan kami: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”
Sumber: kompas
