Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani peringatkan kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury bisa menciptakan ketidakpastian baru dalam perekonomian global.
Sri Mulyani menjelaskan lonjakan imbal hasil US Treasury akan meningkatkan beban bunga utang serta utang pemerintah Amerika Serikat (AS.
Kondisi ini bisa menjadi persoalan besar karena ada ancaman deadlock dalam pembahasan utang antara Partai Republik dan Partai Demokrat.
“Kenaikan yield US Treasury akan menaikkan beban utang pemerintah yang sudah tinggi sehingga dalam hal ini akan menjadi salah satu topik politic negotiation antara Partai Republik dan Demokrat. Situasi ini akan menimbulkan tekanan,” tutur Sri Mulyani pada saat konferensi pers APBN Kita, Jumat (26/4/2024).
Merujuk Refinitiv, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun menembus 4,7% pada hari ini, Jumat (26/4/2024). Posisi tersebut adalah yang tertinggi sejak 1 November 2023 atau lima bulan terakhir.
Lonjakan imbal hasil menandai surat utang atau US Treasury tengah diobral penjual sehingga pemerintah harus memberi “pemanis” lebih dalam bentuk kenaikan imbal hasil.
Pergerakan imbal hasil akan berdampak besar terhadap kenaikan beban utang pemerintah AS yang sudah membengkak.
Ongkos pembayaran bunga utang pemerintah AS sudah menembus US$ 870 miliar pada 2024 atau sekitar Rp 14.170, 56 miliar (kurs US$=Rp 16.220). Bunga utang sudah melonjak 132% dalam lima tahun terakhir.
Lonjakan bunga utang ini merupakan dampak dari terus membengkaknya utang pemerintah AS.
Utang pemerintah AS membengkak menjadi US$ 34,59 triliun atau sekitar Rp 561.049 triliun per Maret 2024.
“Kalau setiap saat dua partai tidak sepakat maka mengancam penyelenggaraan APBN AS. Situasi ini akan menimbulkan sentimen yang tidak baik. Jadi kondisi global environment menyebabkan proyeksi ekonomi stagnan,” ujar Sri Mulyani.
Seperti diketahui, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menghadapi krisis plafon utang pada April-Juni 2023.
Krisis plafon utang pemerintah AS menjadi momok utama pasar keuangan global.
Krisis bermula dari Partai Republik yang menguasai kongres meminta agar Biden mengurangi belanja. Namun, Biden memilih untuk memotong defisit dengan menaikkan pajak atas orang kaya.
Plafon utang, yang ditetapkan oleh Kongres, mewakili jumlah maksimum yang dapat dipinjam pemerintah federal untuk membayar utangnya.
Plafon utang AS pertama kali diperkenalkan pada 1917. AS kemudian mensahkan aturan mengenaidebt ceilingPublic Debt Acts pada 1939 dan diperbaharui pada 1941.
Setiap kali plafon utang pemerintah AS menyentuh batas tertingginya maka persetujuan Kongres dibutuhkan.
Dalam lebih dari 82 tahun terakhir, plafon utang sudah dinaikkan lebih dari 100 kali. Plafon utang setidaknya dinaikkan 56 kali saat pemerintahan dikendalikan Partai Republik dan 44 kali di bawah pemerintahan Partai Demokrat.
