Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi isu penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia memandang wancana tersebut terlalu politis.
“Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, bukan zaken kabinet, tapi kabinet yang sangat politis,” ujar JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/5).
JK menjelaskan Indonesia pernah memiliki sejarah punya 100 menteri di era Presiden Soekarno. Namun, sistem pemerintahan tidak berjalan maksimal.
Oleh karena itu, JK menilai saat ini dengan 34 kementerian sudah ideal. Namun, JK memandang penambahan kementerian harus disesuaikan dengan program kerja.
“Jadi tergangantung kebutuhan lah, jadi jangan liat kementerianya dulu, programnya apa, nah dari progran itu disusun organisasinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, wacana penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengemuka. Dari saat ini sebanyak 34 menjadi 40 kementerian.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli menyebut rencana itu sah saja. Ia menjelaskan, di dalam UU Kementerian, kepala negara memang bisa melebur atau menambah sejumlah kementerian sepanjang untuk efektivitas serta sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah.
“Jika tujuannya untuk hal tersebut boleh dilakukan, asal bukan untuk tujuan lain yang bersifat kontra produktif,” ujar Lili.
