Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat mungkin untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, meski ada penolakan dari Partai Gelombamg Rakyat (Gelora).
Menurutnya, urusan koalisi itu tergantung dari Prabowo selaku presiden terpilih, dan juga tidak akan mempengaruhi keberadaan Gelora di Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau keluar dari koalisi.
“Kalau Prabowo mau ajak PKS, maka saya yakin semua (koalisi KIM) akan nurut, termasuk Gelora saya yakin gak akan protes,” kata pria yang akrab disapa Hensat kepada Indopos.co.id, Rabu (1/5/2024).
Mengapa begitu, kata Hensat, tentunya berdasarkan kalkulasi suara partai, maka tentunya PKS dianggap oleh Prabowo tetap seksi dibanding Partai Gelora yang pada Pemilu 2024 ini tidak memenuhi syarat lolos ke DPR RI.
“Sebab di Parlemen, PKS lebih “bermanfaat” buat Prabowo dibanding Gelora,” selorohnya.
“Selain itu Prabowo beberapa kali menegaskan ingin merangkul semua (partai) di pemerintahannya. Dan Prabowo juga memiliki chemistry dengan PKS di 2019 lalu,” sambungnya.
Lanjut Hensat, jika memang Prabowo ingin PKS bergabung, maka Partai berwarna orange ini pun tidak akan menolaknya.
“Kalau diajak Prabowo, maka PKS akan Gabung,” pungkasnya menambahkan.
Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
“PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat,” kata Mahfuz dalam keterangan resminya, Ahad (28/4/2024).
Mahfuz mencontohkan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 kerap melakukan serangan negatif kepada Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga menilai PKS sempat mengeluarkan narasi dan cap pengkhianat kepada Prabowo lantaran bergabung dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin usai Pilpres 2019.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partainya tidak ambil pusing soal menjadi oposisi atau koalisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baginya, PKS adalah partai politik yang konsisten, mendorong kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik, untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.
“Kita tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerjasama,” ungkap Jazuli dalam keterangan persnya, yang diterima Indopos.co.id, Selasa (30/4/2024).
Ia pun menegaskan, PKS memiliki pengalaman yang lengkap karena pernah berperan sebagai oposisi dan juga pernah menjalankan tugas sebagai koalisi. Oleh karena, baginya tidak akan ada masalah di manapun PKS berada.
“PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi tidak ada masalah, jadi koalisi juga siap. Kita lihat saja dinamikanya,” tegas Jazuli.
Dia pun menyatakan pihaknya tidak pernah membatasi diri setelah kompetisi Pilpres 2024 dihelat.
“Kompetisi itu, tegas Jazuli, berlangsung saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan.
Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa,” tegas Anggota BKSAP DPR RI ini.
Adapun pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu, imbuhnya, itu teknis saja.
“Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat,” ujarnya.
“Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning nya,” tegas Jazuli.
Sebagaimana diketahui, PKB dan NasDem akhirnya menyatakan dukungan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, dimana selaku Presiden terpilih, Prabowo sudah menemui kedua pimpinan partai tersebut.
