Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) memasuki babak baru. Format seperti UN 2020 akan menjadi yang terakhir. Mendikbud Nadiem Makarim mengungkap program pengganti UN yang akan mulai berlaku di 2021.
“Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan,” kata Nadiem.
Nadiem menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Dia lalu mengungkap program penggantinya. “Di tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter,” sambungnya.
Menurut Nadiem, ada beberapa masalah pada format UN saat ini. UN juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua. “Ini sudah jadi beban stres bagi banyak sekali siswa guru dan orang tua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal maksudnya ujian berstandar nasional adalah untuk mengakses sistem pendidikan, yaitu sekolahnya maupun geografinya maupun sistem penduduknya secara nasional,” papar Nadiem.
Nadiem akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Pelaksanaan ujian pengganti UN akan digelar di tengah jenjang, bukan di ujung jenjang seperti UN saat ini.
Alasannya, pertama, ujian di tengah jenjang memungkinkan pihak pendidik punya waktu untuk memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus dalam suatu jenjang, entah itu lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Perbaikan berdasarkan hasil asesmen dan survei tak akan bisa dilakukan bila hasilnya baru diketahui di akhir jenjang pendidikan.
Hasil dari ujian itu bakal menunjukkan kepada guru-guru, siswa mana saja yang membutuhkan bantuan ekstra supaya kualitasnya bisa sesuai dengan target. Alasan kedua, asesmen di tengah jenjang diterapkan agar tak ada lagi ujian akhir yang bikin stres siswa dan orang tua.
Langkah Nadiem yang bakal menghapus UN dan menggantinya dengan asesmen tengah periode mulai 2021 diprediksi Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla akan memunculkan hal buruk yang bisa ditimbulkan akibat kebijakan tersebut.
“Kalau tidak ada UN, semangat belajar akan turun. Itu pasti! Itu menjadikan kita suatu generasi lembek kalau tidak mau keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Akan menciptakan generasi muda yang lembek,” kata JK di kantor CNBC Indonesia, Gedung Transmedia, Jl Kapten Tendean, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
JK mengemukakan efek negatif penurunan penerapan UN, yakni ranking mutu pendidikan Indonesia yang diriset oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) lewat Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA). Berdasarkan hasil riset PISA, peringkat Indonesia turun pada 2018 ketimbang pada 2015.
“Kenapa PISA menerangkan bahwa tahun 2018 turun. Apa yang terjadi antara 2015 ke 2018? Itu karena Ujian Nasional pada waktu itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Akhirnya semangat belajar berkurang,” kata JK.
Sejak era Mendikbud Anies Baswedan dulu, UN memang tak lagi menjadi penentu kelulusan. Kemudian selanjutnya, Mendikbud Nadiem akan menghapus UN pada 2021. JK berharap Nadiem mengurungkan kebijakannya itu. “Oh iya pastinya (berharap Nadiem mengurungkan kebijakan (penghapusan UN),” kata JK. (rah/detik)
