Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ekonom senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik tajam upaya skema penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelesaikan permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh pemerintah. Faisal menilai kebijakan itu menunjukkan ketidakadilan pada rakyat.
Sebab, kasus yang menelan kerugian negara lebih dari Rp 10 triliun itu akibat tindakan menyimpang oknum yang ia sebut ‘garong’, namun malah uang rakyat yang dikorbankan untuk membayar. “Saya bingung, kok malah dari APBN? Ini kan kelakuan para garong, kok rakyat yang bayar?” kata Faisal di Jakarta, Jumat (6/3/2020).
Dia menekankan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah pengembalian dana nasabah Jiwasraya, namun tak membebani APBN. “Tentu saja nasabah nomor satu, jual asetnya langsung dibayarkan ke nasabah, saya nggak tahu aset-asetnya. Sementara aset finansialnya diserahkan ke lembaga yang merawat aset sakit. Dulu Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di AS dititipkan ke Morgan Stanley, mereka olah untuk dapat recovery,” jelas Faisal.
Lebih lanjut dia menegaskan soal peran lembaga polis yang selama ini absen dalam melindungi para nasabah asuransi. Padahal menurut dia, UU penjamin polis telah ada sejak tahun 2017, namun belum juga direalisasikan.
“Harusnya dibikin dari sekarang, dibikin lembaga penjamin polis. Makanya kalau ada lagi nanti sudah jelas pembiayaannya dari situ. Sekarang RUU-nya belum ada, belum disiapkan, niat pun belum, padahal UU penjamin polis harusnya sudah ada sejak 2017, 3 tahun (2014) setelah UU asuransi diundangkan Pak SBY,” papar Faisal.
Selain itu, Faisal menuntut pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam masalah ini, terutama soal peran OJK yang memberikan izin usaha produk asuransi perusahaan, mengawasi hingga memberi sanksi. “Nah OJK ini siapa yang awasi pertanggungjawabannya ke mana. BI kan buku tahunan ke DPR, nah OJK nih laporannya ke Tuhan? Kan ini setting kelembagaannya kayak apa. Pola pikirnya kurang holistik,” tegas dia. (rah/berbagai sumber)
