Rakyat Lagi Susah, Puan Ngotot Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Daftar Donatur Palestina

Jakarta, Hajinews.id – Bukan rahasia umum lagi, ketika sudah duduk di bangku panas di parlemen, sebagian besar lupa akan janjinya kepada rakyat. Yang ada ketika sudah terpilih, di dalam pikiran mereka bagaimana mempertahankan jabatan dan terus berkuasa.

Tidak mengherankan, jika Ketua DPR RI Puan Maharani menggelontorkan usulan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Padahal, saat ini banyak masyarakat Indonesia terlebih di tengah pandemi Covid-19 kehidupan ekonominya sangat sulit. Sungguh terlalu.

Banyak pekerja yang dirumahkan, di PHK. Jumlah pengangguran terus bertambah. Pandemi Covid-19 diperkirakan masih terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Seharusnya, wakil rakyat fokus memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana memperbaiki ekonomi. Sehingga masyarakat tidak semakin terpuruk.

Untungnya, wacana tersebut mendapat penolakan keras dari pihak oposisi terutama dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota MPR Hidayat Nur Wahid yang meminta agar DPR untuk fokus melahirkan undang-undang yang berkualitas dari pada mengurusi wacana masa jabatan yang dinilai sebagai domain MPR.

“Ketua DPR/Puan M agar wacana masa jabatan Presiden 3 periode dikaji di komisi II DPR. Tapi baiknya DPR focus hadirkan UU yg benar2 berkwalitas dan dihajatkan Negara/Rakyat,” cuit Hidayat Nurwahid di akun Twitternya seperti dikutip Minggu (20/12/2020).

Politisi yang kini akrab disapa HNW itu mengatakan kalau Jokowi telah menolak soal wacana itu hingga kewenangan masa jabatan Presiden ada di MPR bukan di DPR.

“Soal masajabatan Presiden 3 periode, sudah ditolak keras olh @jokowi. Dan masa jabatan Presiden domain MPR,” ungkapnya.

Senada dengan politisi PKS lainnya yakni Tifatul Sembiring yang mempertanyakan wacana itu di dalam akun media sosial twitter miliknya.

“Jabatan Presiden TIGA periode…?? Hmmm… mulaen…mulaen,” kata Tifatul.

Sebelumnya, Puan Maharani menyebutkan kalau wacana masa jabatan presiden selama 3 periode akan dibicarakan di Komisi III DPR pada bulan November 2019. Dia pun memberi sinyal kalau pembicaraan wacara itu jangan sampai mundur.