Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut tengah melakukan komunikasi intensif dengan elit partai koalisi terkait Pemilihan Umum 2024. Di mana Jokowi menolak Revisi UU Pemilu untuk pelaksanaan Pilkada, yang kemudian turut dikritisi pengamat politik Refly Harun, jika niatan tersebut pasti berkaitan dengan Anies Baswedan.
Dalam sebuah pertemuan Jokowi menegaskan keinginannya agar Pilkada 2022 dan 2023 dilakukan secara serempak bersamaan dengan Pilpres di 2024. Menanggapi hal itu Refly Harun menilai, upaya Jokowi tersebut untuk menjegal Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2024.
“Pasti ada kaitannya dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI, ya tidak bisa dipungkiri, karena pernyataan itu datang sendiri dari PDIP,” ucap Refly Harun dalam akun Youtube-nya, dilansir Fajar Indonesia, Ahad (31/1).
Memang benar tercantum dalam UU nomor 10 tahun 2016 soal jadwal pilkada serentak nasional pada 2024. Namun menurut Refly itu tidak terlalu penting.
Masyarakat sipil bukan menginginkan desain seperti itu Pilkada dan Pilpres digabung di 2024. Ia mengatakan masyarakat sipil inginkan serentak lokal dan nasional.
“Jadi untuk pemilihan kepala daerah, lalu pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota serentak di tahun yang sama,” ungkap dia.
“Lalu di tahun berbeda, selang satu dua tahun, itu diadakan pemilihan nasional khusus Presiden dan Wakil Presiden kemudian Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI,” imbuh Refly Harun.
Jika sikap Presiden Jokowi mendukung isu Pilkada 2022 dan 2023 juga maka bisa jadi Presiden ingin mendorong anaknya, Rakabuming Raka untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Bahkan menurut Refly itu akan terlaku nampak di mata publik.
“Sehingga dia lebih cenderung mempertahankan tidak perlu ada Pilkada di 2022/2023. Alasan penolakan itu tidak bisa dinafikan bahwa itu juga untuk menghadang calon-calon potensial,” kata Refly Harun.
Jokowi Menolak Alasan Sensitif Pilkada Wilayah
Sebelumnya dilaporkan Hajinews, lima belas orang mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Pemenangan Pilpres Jokowi Ma’ruf Amin hadir memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis kemarin (28/1). Untuk membicarakan berbagai hal, termasuk penolakan Revisi UU Pemilu.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi tegas menolak pilkada dihelat pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draf Revisi UU Pemilu. Jokowi ingin Pemilu Serentak tetap dilakukan pada 2024 sekaligus seperti tertuang dalam UU Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini.
Alasannya penolakan revisi tersebut salah satunya Jokowi khawatir ada pilkada daerah tertentu yang sifatnya sangat sensitif dan berpotensi membuat situasi menjadi tidak stabil hingga mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi.
Salah satu pilkada yang sensitif itu yakni Pilkada DKI Jakarta. Dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR, Pilkada DKI Jakarta direncanakan dihelat pada 2022. Tentu saja ini seakan-akan menguatkan rumor dugaan penjegalan karir politik Anies Baswedan.
