Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu memberikan sindiran pedas kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @msaid_didu, Ia mengomentari pernyataan Erick Thohir yang ramai diperbincangkan pada tahun lalu.
Menurutnya, Erick Thohir dulu sempat menyebutkan bahwa BUMN bukanlah singkatan dari Badan Usaha Milik Nenek lu.
Ia menilai bahwa pernyataan Erick Thohir adalah sebuah kesalahan yang cukup besar.
Bahkan Ia berharap semoga pernyataan yang telah diungkapkan Erick Thohir itu bukanlah maksud dari BUMN adalah kepemilikannya.
Ia juga berharap agar BUMN tak dianggap milik Tim sukses dari Erick Thohir.
“Pak Menteri @erickthohir yth, semoga ungkapan Bpk dulu bhw BUMN bukan singkatan Badan Usaha Milik Nenek lu bukan penegasan bhw BUMN adalah Badan Usaha Milik Nenek Gua dan Tim Sukses,” kata Said Didu, sebagaimana dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dalam cuitan akun @msaid_didu pada Sabtu, 29 Mei 2021.
Dalam cuitan tersebut, Ia turut mengucapkan permohonan agar pemerintah bisa menyelamatkan BUMN.
Ia menegaskan bahwa BUMN adalah Kementerian milik rakyat dan pemerintah, bukanlah milik perseorangan, apalagi milik Erick Thohir beserta Tim suksesnya.
“Dari hati yg dalam, saya mohon selamatkan BUMN – ini milik rakyat,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Erick Thohir sempat berpesan kepada para bos perusahaan dengan pelat merah agar tetap bertingkah seperti layaknya seorang pengelola perusahaan, bukan seperti pemilik perseroan.
Menurutnya, mereka ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk mengelola aset milik negara, bukan sebagai pemilik asetnya.
“BUMN ini kadang-kadang dipersepsikan juga yang salah, bahwa kita ini pemilik, ini yang kita selalu betulkan,” kata Erick pada Rabu, 26 Februari 2020 lalu.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa dalam mengelola perusahaan yang masih berada pada naungan BUMN, harus memegang teguh amanah dari pemilik aset atau negara.
Ia menegaskan tak patut bila aset negara malah disalahgunakan dan akhirnya bisa merugikan negara.
“Kita itu pengelola badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu,” katanya. (dbs).
