Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya kabar bahagia datang bagi calon jamaah umrah Indonesia.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama menyebutkan bahwa telah menargetkan sebelum akhir tahun calon jamaah umrah asal Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci.Demikian disampaikan Direktur Jenderal PHU Hilman Latief dalam Special Dialogue Okezone dengan Tema Optimisme Umrah dan Haji untuk Jamaah Indonesia, di Jakarta.
“Pengennya kita secepatnya, sebelum akhir tahun berakhir kita menginginkan ada jamaah umrah berangkat,” tutur Hilman.
Hilman menjelaskan, saat ini pihaknya sudah melakukan diskusi dengan berbagai
stakeholder terkait dalam rencana perjalanan ibadah umrah untuk mematangkan skemanya. Selain itu, komunikasi juga sudah dilakukan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Tidak hanya itu, Lanjutnya pertemuan juga sudah dilakukan antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi hingga pemerintah setempat melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Dilansir dari Nasionalokezone. Senin, 8 November 2021.
“Kita juga bertemu dengan asosiasi-asosiasi penyelenggaran ibadah umrah dan banyak pihak,” kata Hilman.
Selain itu, Hilman juga mengatakan, skenario-skenario perjalanan ibadah umrah harus dimatangkan dan disepakati kedua negara. Sebab, melakukan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 tentu akan berbeda jika dibandingkan kondisi normal.
“Karena memang ini kita melihat saat ini bukan sekadar umrah tapi umrah masa pandemi yang boleh jadi kita menyiapkan skenario-skenario yang harus diikuti oleh calon jamaah umrah agar mereka betul-betul ketika berangkat tidak banyak kesulitan,” bebernya.
Salah satu hal yang menjadi concern adalah kemungkinan lamanya karantina hingga perubahan biaya ibadah umrah. Hal ini lanjut Hilman perlu adanya kesepakatan pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia
“Nah ini kan harus ada kesepakatan bersama, bukan satu dua pihak, pihak Saudi siap menerima pihak kita siap memberangkatkan, jamaahnya siap berangkat, penyelanggara perjalanan ibadah umrah juga siap memberangkatkan, nah hotelnya juga harus siap, maskapainya siap, prokesnya siap,” pungkasnya.
Hilman menjelaskan, hal-hal teknis dalam penyelenggaraan ibadah umrah terus disiapkan dan dimatangkan, sehingga jika Arab Saudi sudah mengumumkan aturan resminya maka Indonesia sudah siap.
“Sepertinya kawan-kawan kita dari Kementerian Kesehatan juga sudah membuatkan skenario, membuatkan prokes yang bisa kita pakai, teman-teman kita di Kementerian Agama juga sudah menyiapkan skenario bagaimana memfungsikan asrama haji sebagai transit awal untuk treatment standar kesehatan dan sebagainya. Nah tinggal di-match-kan dengan di Arab Saudi,” tutupnya.
Sementara, terkait bocoran biaya umrah di masa pandemi Covid-19. Saat ini Kementerian Agama sudah membuat formulasi perhitungan biaya umrah. Lalu berapa biaya umrah di masa pandemi Covid-19?
Hilman menjelaskan, pada dasarnya biaya umrah sudah ada penetapan standar. Namun, karena di masa pandemi, maka diperkirakan akan ada penyesuaian biaya umrah.
“Kita nanti tinggal siapkan referensinya tapi kan referensinya itu juga harus sesuai dengan sistem atau mekanisme perjalanan umrahnya,” katanya.
Sekadar catatan, biaya umrah sebelum masa pandemi Covid-19 sekira Rp20 juta hingga Rp25 juta.
“Kita buat referensinya ketinggian karena mempertimbangkan a, b, c, d e sementara dalam implementasinya hanya sampai a b c tidak sampai d e f g h. Nah ini masih kita tunggu,” katanya.
Untuk potensi kenaikan biaya umrah di masa pandemi, Hilman mengakui hal tersebut tergantung pada proses karantina sebelum dan sesudah perjalanan umrah.
“Kenaikan biaya itu seperti apa berapa persen itu juga tergantung, apakah perlu karantina, karantinanya di mana, di hotel di asrama haji itu kan juga mempengaruhi. Kalau berangkatnya oke, kalau pulangnya seperti apa,” katanya.
Tidak hanya proses karantina, potensi kenaikan biaya umrah juga tergantung pada vaksin. Terlebih lagi, Arab Saudi meminta jamaah umrah asal Indonesia melakukan vaksin booster, sebab mayoritas masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin yang tidak diterima oleh Arab Saudi meski sudah diakui WHO.
