Daftar Donatur Palestina
Seorang Kepala Negara oleh Konstitusi diamanahi “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Tentu termasuk melindungi yang dimaksud oleh konstitusi itu adalah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-hak kewarganegaraannya dalam kedudukannya sebagai warga negara. Kepala Negara harus mengingatkan, memerintahkan aparatur negara supaya memastikan hak-hak warga negara itu terpenuhi. Tentu sebaliknya, tiap-tiap warga negara mesti bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya selaku warga negara, yakni taat dan patuh di depan hukum. Demikianlah semestinya negara hukum diselenggarakan, dimana hukum diposisikan sebagai panglima tertinggi.
Kembali kepada para Ketua Umum parpol yang akan “digarap” oleh KPK, kita harapkan hukum benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya. Bukan dijadikan alat ancam mengancam. Kalau tidak patuh kepada Jokowi, maka diproses, kalau patuh pada Jokowi maka tidak diproses. Tidak bisa seperti itu dalam bernegara. Rusak seluruh tatanan kenegaraan, jika hukum hanya dijadikan alat poltik kekuasaan.
