Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kinerja ekspor Indonesia terdampak gejolak ekonomi global. Alhasil, penurunan permintaan ekspor itu mulai berimbas pada tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Pelemahan ekspor juga tercermin dari data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di level 51,8 pada Oktober 2022. Meski level itu menandakan sektor manufaktur tetap dalam tahap ekspansif, namun mengalami penurunan dibandingkan September yang sebesar 53,7.
“Manufaktur kita masih di atas zona ekspansif, walaupun lebih rendah dari bulan September. Kita perkirakan dari sisi permintaan ekspor akan alami dampak dengan adanya kemungkinan pelemahan di negara maju,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Karena itu, pemerintah berupaya mendorong belanja negara di kuartal IV untuk meningkatkan sisi permintaan domestik. Meski demikian, ia tak menampik bahwa semua permintaan luar negeri yang turun bisa disubstitusi sepenuhnya dengan permintaan di dalam negeri.
“Namun, permintaan kan enggak mungkin semuanya substitusi seluruhnya kita akan kompensasi. Jadi, kita akan terus melihat dari semua sektor-sektor ini dan kemudian apa kebijakan yang perlu untuk diformulasikan lebih lanjut dalam merespons tren global,” jelas dia.
Sebagai informasi, belanja negara per September 2022 baru mencapai Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% dari pagu.
“Kebijakan fiskal memang tujuannya untuk membelanjakan alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi kita berharap itu bisa mendukung permintaan dalam negeri pada saat global economy demand-nya melemah karena adanya inflasi yang tinggi dan nilai tukar menguat, yang tentu juga akan menyebabkan perubahan kinerja ekonomi-ekonomi di Eropa, Amerika dan RRT,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan bahwa dukungan stimulus dan insentif bagi dunia usaha dalam negeri melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berakhir tahun ini. Namun, itu tidak berarti pemerintah acuh pada kondisi tahun depan.
Kebijakan anggaran dipastikan akan tetap mendukung aktivitas perekonomian dalam negeri guna menahan dampak pelemahan ekonomi global.
Alhasil, semua kebijakan didesain dalam rangka tetap memperkuat perekonomian, terutama hilirisasi, memperkuat sektor manufaktur untuk bisa meningkatkan ketahanan neraca pembayaran.
“Semua kebijakan yang diberikan dalam kerangka PC-PEN tentu diubah jadi kebijakan suporting yang dikenal dalam APBN, insentif pajak kami berikan apakah untuk investasi, tax allowance, tax holiday atau pajak ditanggung pemerintah,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, pihaknya akan melihat dan mengkaji lebih dalam ihwal ancaman tren PHK di industri tekstil.
Sebab saat ini Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi dan tingkat pengangguran juga cenderung menurun.
“Nanti kita pelajari, yang jelas manufaktur masih ekspansif. Pengangguran malah kita lihat trennya terus menurun. Untuk sektor demi sektor kita lihat. Kalau dia ada hal berbeda sendiri, berarti ada hal yang unik yang harus kita pelajari,” jelasnya.
Secara umum, industri manufaktur dalam negeri masih berada dalam posisi yang menjanjikan, seiring dengan perekonomian nasional diperkirakan tetap tumbuh kuat.
Kendati demikian, dia tetap memastikan pemerintah akan mengkaji lebih dalam soal fenomena dan ancaman PHK di industri tekstil dan produk tekstil.
“Arah kita masih cukup bagus. Manufaktur masih cukup bagus. Penciptaan lapangan kerja masih cukup bisa walau dihadapkan pada tantangan yang berat. Kita nanti akan pelajari terus,” pungkasnya.
Sumber: beritasatu
