Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pengamat Politik, Rocky Gerung menyoroti bagaimana tiba-tiba adanya keputusan sejumlah elite pejabat untuk mundur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dirinya curiga hal tersebut memang berkaitan dengan upaya pemeriksaan Anies Baswedan terkait kasus Formula E.
Hal tersebut muncul setelah rencana tersebut gagal dan malah berujung pada mundurnya Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto.
Rocky menyebutkan pada akhirnya orang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di KPK. Hati nurani sudah tak bisa ditahan lagi.
“Ada segerombolan orang yang disuruh mengepung Anies, tapi merasa ya susah karena ada soal kebebasan hati nurani dan kesesuaian fakta dengan perintah. Jadi ada hak individual, karena tuntutan etika makanya mereka menolak,” ujar Rocky saat mengomentari kasus mundurnya Fitroh Rohcahyanto dari KPK dalam konten Youtubenya berjudul ‘GAGAL TERSANGKAKAN ANIES. FIRLI BERSIH-BERSIH PEJABAT KPK’ yang diunggah (10/2/2023).
Rocky beranggapan Fitroh sebagai penyidik merasa ragu-ragu untuk mengambil keputusan menersangkakan Anies. Sebabnya, Fitroh sebagai penyidik adalah orang yang paling paham akan situasi kasus, dan menersangkakan Anies bukan keputusan yang tepat. Di sini, Rocky Gerung beranggapan ada upaya untuk mempolitisasi KPK menjelang Pilpres 2024.
Dia melanjutkan, sejauh mana pun Firli berusaha memenjarakan Anies, namun mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tetap menjadi capres yang diidolakan masyarakat. Kemudian, Presiden Joko Widodo tak mampu lagi menemukan figur calon yang akan menjadi suksesi dirinya.
“Jika Presiden menginginkan demikian, ya Ganjar dibantu dong untuk bisa mengalahkan Anies. Lebih baik KPK berhenti memperkarakan Anies dan menjadi tim sukses untuk membantu Ganjar,” imbuh Rocky.
Seperti diketahui, Anies Baswedan pernah mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (7/9/2022)
Alasan Anies Baswedan diperiksa KPK adalah guna membaurkan kemajuan dan gagasan soal ajang penyelenggaraan formula E. Hal ini, kata Anies, agar KPK dapat mendudukannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan.
“Ini adalah upaya membaurkan kemajuan dan gagasan soal formula E, agar KPK dapat mendudukannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan,” papar Anies.
