Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod mempertanyakan tujuan tradisi Isbat yang rutin digelar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Idul Adha.
Barangkali sudah saatnya, kata Ma’mun, mengakhiri tradisi ini dan memberikan kebebasan kepada umat Islam Indonesia untuk memilih rukyah atau hisab yang digunakan Muhammadiyah.
“Masih perlukan Sidang Itsbat? Mungkin saatnya dipikirkan serius untuk hentikan Sidang Itsbat. Tak usah diadakan lagi Sidang Itsbat. Biarkan saja yang pro rukyah gunakan hasil rukyahnya untuk menentukan lebaran. Yang pro hisab gunakan hasil hisabnya untuk menentukan lebaran,” tulis Ma’mun Murod di Twitter @mamunmurod_, Rabu (19/4/2023).
Selain itu dengan ditiadakannya sidang isbat, setidaknya akan mengurangi beban anggaran negara yang tidak perlu.
“Dalam konteks negara Pancasila, di mana agama menempati posisi yang sangat penting, hal ini jauh lebih fair. Begitu pun dalam konteks anggaran, dengan tidak adanya Sidang Itsbat juga setidaknya mengurangi beban anggaran yang tak terlalu perlu,” tegasnya.
Sehingga ia mendorong semua pihak untuk membodohi masyarakat dengan membangun pemahaman bahwa secara hukum fiqih lebaran Idul Fitri harus mengikuti putusan pemerintah.
“Jangan bodohi orang dengan mengatakan bahwa secara fiqh lebaran harus ikuti putusan Pemerintah. Itukan fiqh sesuai selera kelompok anda. Hargai dong kelompok lain yang ikuti pandangan fiqh lainnya,” ungkapnya.
Karena menurutnya, ketika fiqih jadi pijakan, seharusnya sikap keagamaan yang menonjol lebih luwes karena fiqih itu bersifat luwes.
Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir membeberkan tiga alasan penggunaan metode hisab wujudul hilal dalam menentukan waktu awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah.
Menurutnya, landasan atau pilar teologis, sains, dan praktis untuk memudahkan umat dalam menentukan agenda-agenda penting lainnya.
