Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Partai NasDem mengatakan usulan Bawaslu terkait opsi penundaan Pilkada serentak 2024 harus dibahas bersama KPU, pemerintah, dan semua pihak terkait.
“Usulan itu perlu dibahas dengan KPU, pemerintah, dan semua yang terkait,” kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi, Kamis (13/7).
Ketika ditanyai soal sikap NasDem apakah Pilkada 2024 nanti perlu ditunda atau tidak, Gus Choi kembali menekankan hal itu perlu dibicarakan terlebih dulu.
Ia menyampaikan usulan tersebut patut dipertimbangkan, namun memang harus melalui diskusi yang mendalam.
“Boleh dipertimbangkan,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar ada pembahasan opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (12/7).
Ia memaparkan potensi permasalahan terbesar dan terbanyak biasanya dalam gelaran Pilkada, sementara waktu penyelenggaraan Pilkada berdekatan dengan pergantian kepemimpinan.
“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” kata Rahmat, seperti dikutip dari situs resmi Bawaslu.
“Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak,” ujarnya.
Sementara Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah belum akan mengubah jadwal Pilkada 2024. Mereka tetap merujuk ke jadwal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Tidak (akan mempertimbangkan usul Bawaslu). Pemerintah masih berpegang pada undang-undang yang ada. Bahwa undang-undang mengatur Pilkada November 2024,” kata Juri dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Kamis (13/7)
