Daftar Donatur Palestina
Oleh: Lukas Luwarso
Hajinews.co.id – Ada situasi baru dalam krisis politik menjelang Pilpres 2024. Dipicu oleh petualangan nekad persekongkolan Jokowi – Prabowo menggunakan segala cara. Termasuk menyalahgunakan institusi MK, untuk memenangkan kekuasaan.
Krisis bernuansa kisah Games of Throne, perebutan kekuasaan, melalui mekanisme elektoral. Krisis yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah Indonesia. Satu petualangan permainan politik yang bisa berbahaya.
Krisis politik level elit saat ini bisa bereskalasi menjadi konflik, dan bisa merembet ke grass-roots, membakar rakyat. Saat ini politik sudah terbelah dalam perkubuan, bukan lagi cebongs vs kadruns, tetapi soal perbenturan pro-kontra antar-dinasti politik.
Krisis politik terjadi pada tiga level komplikasi: pertama, level negara, krisis konstitusi terkait putusan MK. Keputusan mendadak beraroma konflik kepentingan demi memuluskan jalan Jokowi melanjutkan kekuasaan melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Kedua, level pemerintahan, krisis kabinet terkait resafel pembantu presiden. Diikuti penguasaan posisi-posisi strategis birokrasi dan aparat negara yang dipakai untuk memenangkan Pilpres.
Ketiga, level kepartaian, krisis disiplin kepartaian dan etika politik. Keluarga Jokowi secara terbuka telah menabrak kode etik dan kode perilaku berpartai. Berpindah afiliasi politik, termasuk mengakuisisi partai, tanpa mengindahkan kepatutan mekanisme tata aturan kepartaian.
Ironisnya, petualangan menegasi partai dan mengabaikan mekanisme kepartaian itu diafirmasi oleh partai-partai terkait. Apakah Jokowi, Gibran, Boby, masih berafiliasi dengan PDIP? Apakah Kaesang penguasa PSI?
Jika krisis pada tiga level itu terus berlanjut, akan memicu krisis keempat, level akar rumput. Benturan antara pendukung keluarga (dinasti) Jokowi-Prabowo-SBY vs keluarga Megawati PDIP. Perseteruan verbal sudah berlangsung di media sosial. Hanya soal waktu, sentimen dukung-mendukung politik perkubuan itu bisa menjadi benturan antar-rakyat.
Keluarga Jokowi telah mempertontonkan “pornografi politik”, di satu sisi. Dan di sisi lain, politik koalisi kepartaian sudah sangat memalukan, atau tak kenal rasa malu. Sejumlah ketua partai tunduk dan takluk, konformis, meng-iyakan persekongkolan banal, demi bisa menang dan ikut dalam gerbong kekuasaan.
