Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan wewenang pemimpin dalam menyikapi polemik kendaraan. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meski memiliki posisi namun tidak semua bisa berbuat banyak dalam hal-hal tertentu.
Penjelasan itu sekaligu menjawab respons publik yang menuding Mahfud ketika menjadi seorang pejabat neagra tidak berpihak kepada rakyat dalam menyelesaikan polemik UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Mahfud MD juga menyindir pendiri Partai Ummat Amien Rais dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo tentang kewenangan pemimpin. Mahfud menyebut Amien Rais pernah menjadi ketua MPR RI, dan Gatot juga sebagai mantan panglima TNI.
“Pak Amien Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa bisa dia mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Korupsi masih banyak, kroni masih banyak, padahal ketua MPR nya waktu itu lembaga tertingginya Amien Rais,” kata Mahfud dikutip dari video YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/10).
“Pak Gatot pernah menjadi panglima, mana komunisnya tidak ditangkap? Tapi sekarang berbicara komunis. Karena bukan Pak Gatot tidak mau, tapi karena dia tidak berwenang di bidang itu,” tambah Mahfud.
Oleh karena itu, lanjut Mahfud, bahwa pemimpun yang pernah dieluk-elukan sebagai sosok ideal oleh rakyat bakal menjadi kurang atau bahkan tak ideal saat mendapat posisi tertentu. Sebab, tidak memiliki kewenang semua hal bisa dilakukan.
“Meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin pun dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya,” ucapnya.
Nah, pun dengan dirinya sama tidak bisa berbuat apa-apa yang melebihi kewenanangannya terkait disahkannya UU Ciptaker. Meski begitu, pihaknya telah menampung beragam aspirasi masyarakat terkait penyusunan UU Ciptaker tersebut.
“Jadi seperti ‘Pak kok DPR buat UU gitu, partai-partai’, kan itu urusan di sana, kita tidak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, tidak ada yang gitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi,” tukasnya. (mh)
