Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Pengamat politik dari PolMark Research Center Eep Saefulloh Fatah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024 ini sudah kentara sikap politiknya memberikan dukungan kepada satu pasangan calon.
Eep berkelakar kalau Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya saat ini telah menciptakan suatu kebingungan bagi publik.
Dirinya bahkan mengibaratkan kalau kepemimpinan Jokowi memberikan tantangan bagi warga untuk berpikir waras.
“Jadi menurut saya, sudahlah, kita alhamdulillah punya presiden Jokowi yang sangat menantang di ujung pemerintahannya. Menantang semua orang untuk berpikir tetap waras, berpikir tetap sehat,” kata Eep dalam diskusi politik bertajuk ‘Ngobrolin People Power’ di kawasan Cikini, Jumat (26/1/2024).
Tak hanya itu, pria yang karib Kang Eep itu menilai kalau sikap Presiden Jokowi saat ini seperti memberikan tantangan bagi publik untuk bersuara.
Sebab, kata dia, apa yang ditunjukkan Presiden adalah bentuk kekuatan yang digunakan penguasa yang begitu nyata.
“Untuk punya keberanian untuk melawan ketika kekuasaan yang sebegitu pongah dan kuatnya itu ada di hadapan kita benar-benar konkret,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons soal sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres,.
Menurut Jokowi setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).
Menurut Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye.
Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.
“Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.
“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh,” imbuhnya.
Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
“Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkasnya.
