Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id – Persoalan keuangan yang melilit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi masalah besar yang berkepanjangan. Pemerintah dinilai perlu melakukan audit medis terkait rekomendasi rujukan dokter kepada pasien. Pasalnya, tindakan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah banyaknya jumlah persalinan melalui operasi atau section caesarea. “Perlu ada audit secara medis mengenai rujukan dokter yang menyarankan operasi,” kata Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di Jakarta, Minggu (1/12).
Berdasarkan catatannya, jumlah ibu yang melakukan persalinan melalui operasi lebih banyak daripada yang normal. Sejak Januari hingga November 2019, jumlahnya mencapai 586.690 orang. Sementara, ibu dengan persalinan normal hanya 273.198 orang.
Biaya melahirkan dengan operasi tentu lebih mahal ketimbang lahir normal dan dapat ditanggung dengan fasilitas BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Persalinan seperti ini juga relatif lebih cepat. Karena itu, ia menduga banyak dokter dan rumah sakit lebih sering merekomendasikan para ibu melakukan hal tersebut.
Timboel juga menyoroti keputusan dokter yang memperbolehkan pasien pulang lebih cepat. Hal ini membuat klaim biaya pengobatan untuk berobat kembali terus naik. “Ada fraud (manipulasi) di situ dengan berkali-kali datang, kan biaya jadi membengkak,” ucapnya.
Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dokter HN Nazar menjelaskan audit secara medis sudah dilakukan pihak rumah sakit ketika mengajukan proses akreditiasi. Proses ini merupakan syarat wajib setiap rumah sakit agar dapat terintegrasi dengan program BPJS Kesehatan.
Namun, ia tak menampik adanya oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan celah badan hukum publik itu untuk mendapatkan keuntungan. “Ada oknum (dokter) yang melakukan ini dan akan ditindak oleh profesi,” kata Nazar.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya menduga penyebab defisit BPJS Kesehatan adalah tindakan berlebihan dokter kepada pasien. Hal ini menyebabkan klaim biaya rumah sakit pun membengkak. Ia berencana mengevaluasi layanan rumah sakit kepada pasien BPJS Kesehatan. “Yang berlebihan dievaluasi, bukan pelayanan diturunkan,” kata Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 21 November lalu.
Contoh layanan berlebihan itu adalah pemasangan ring untuk penderita sakit jantung. Pihak rumah sakit sering kali mengharuskan pasien melakukan operasi ini. Padahal, bisa jadi hal itu tidak dibutuhkan dan masih dapat ditangani dengan pencegahan atau pemberian obat. Terawan menyebut tagihan penanganan pasien sakit jantung mencapai Rp 10,5 triliun. “Kalau bisa turun 50% itu sudah membuat kita bahagia,” ucapnya.
Penanganan persalinan juga ia katakan terlihat berlebihan dengan jumlah tagihan operasi cesar mencapai Rp 5 triliun. Rasio kelahiran bayi dengan cesar di Indonesia saat ini mencapai 45%. “Ini menunjukkan kita tidak dalam kondisi baik karena ternyata tidak menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara nasional. Percuma duit banyak dikeluarkan,” kata Terawan. (rah/katadata)
