Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk memastikan vaksin Virus Corona atau Covid-19 aman bagi kesehatan. Pasalnya, IDI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) akan menjadi target prioritas vaksinasi Covid-19.
Diketahui, pemerintah mengklaim akan melakukan vaksinasi pada November 2020 nanti. Vaksin dibeli dari beberapa negara yang akan datang bulan depan, meliputi Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.
“Negara harus menjamin efikasi dan keamanan vaksin. Prinsipnya semua harus aman dan pasti ada regulator dan melaluo BPOM,” kata Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Adib Khumaidi, Senin (19/20/2020).
Soal vaksinasi terlebih dahulu dilakukan pada tenaga medis, IDI memang yang meminta untuk diprioritaskan, karena sebagai garda terdepan melindungi masyarakat.
”Memang kita minta prioritas (vaksinasi) tenaga medis dahulu. Karena kami unit strategis menangani Covid-19, sehingga tentu saja harus mendapat perlindungan,” ucapnya.
Kenapa IDI menekankan pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin? sebab tiga vaksin tersebut seharusnya paling cepat tersedia pada Desember mendatang atau hingga awal 2021. Namun pada September direncanakan akan tiba di Tanah Air.
“Kita bicara konteksnya adalah tentang proses (uji klinis) masih berlangsung, bahkan semua negara menyebut akhir 2020 itu paling cepat, bahkan awal 2021,” ujarnya lagi.
Kendati demikian, ia kembali menyerahkan segala upaya dan keputusan kepada pemerintah mengingat kasus positif covid-19 di Indonesia masih terus mengalami peningkatan, dan salah satu upaya untuk menekan angka itu adalah lewat pengadaan vaksin.
Di sisi lain, IDI memastikan akan terus mengawal bagaimana proses klinis dari pengadaan vaksin mulai hasil uji klinis fase tiga untuk melihat efek samping, hasil interim report, hingga BPOM berani dan yakin untuk mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap ketiga produk vaksin yang akan digunakan di Indonesia.
Terpisah, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, sejarah pandemi dunia yang telah membuktikan kebijakan emergensi terhadap satu vaksin yang belum selesai menjalani uji klinis memiliki pengalaman buruk.
Dia menyebutkan, pada 2009, vaksin Flu Babi yang tidak sesuai aturan membuat sejumlah penerima vaksin mengalami penyakit narkolepsi.
“Orang-orang yang menerima vaksin itu (flu babi) mengalami kerusakan pada otak sehingga bangun dan tidurnya terganggu dan mengalami kelemahan otot. Selain ada potensi lain juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, tegas dia, keamanan vaksin harus mutlak dipenuhi sebelum diberikan kepada orang. Sebab, dia menyebut efek samping dari pengabaian aspek keamanan vaksin sangat banyak.
Dia menambahkan, vaksin bukan solusi tunggal dalam mengatasi pandemi. Menurut dia, sebuah negara butuh waktu yang lama untuk keluar dari epidemi karena setiap negara tidak memiliki strategi utama pandemi yang setara, yakni pengetesan, pelacakan, hingga karantina.(mh)
