Daftar Donatur Palestina
Ada juga kabar lain, para ketua partai itu merasa tersandera akibat adanya kasus-kasus korupsi yang mendera diri dan anggota partai mereka. Maksudnya, jika mereka tidak tegak lurus dengan Jokowi, kasus-kasus hukum akan diungkapkan ke publik atau dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Jika Presiden tahu bahwa ada menteri-menterinya yang melakukan tindak pidana korupsi, mengapa pengungkapan itu tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelum tahun politik ini? Ini dapat dianggap bahwa Presiden melalaikan tugasnya untuk mencegah hal itu terjadi, atau membiarkan hal itu terjadi di dalam kabinetnya. Pengungkapan kasus-kasus korupsi sebagian besar dilakukan menjelang pemilu agar pimpinan partai politik takut kepadanya.
Ketua-ketua partai ini seakan kehilangan akal sehat untuk mendukung Gibran, padahal banyak hal aneh pada proses pengajuan itu. Para ketua partai mengorbankan diri dan kader politik mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja keras di dalam partai agar suatu saat mereka dapat naik kelas menjadi cawapres. Merit system dihilangkan. Rekrutmen anggota dan kepemimpinan seakan dilenyapkan demi Gibran.
Bayangkan, baru pada 2023 atau setahun menjelang Pemilu 2024, seorang anak presiden mendapatkan privilese yang begitu besar. Hari ini menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dua hari kemudian dipilih menjadi ketua umum partai tersebut.
Hanya demi Gibran
Lebih mengagetkan lagi, Partai Golkar yang memiliki tradisi pengaderan yang lama, berliku-liku dari daerah ke pusat, dari parlemen ke eksekutif, hanya demi Gibran, semua sistem tersebut dihancurluluhkan. Gibran hari ini diterima menjadi anggota organisasi sayap (onderbouw), dua hari kemudian secara resmi diangkat menjadi cawapres untuk Prabowo. Ini pendidikan politik yang buruk bagi generasi milenial dan generasi Z, bahwa jika ingin menduduki jabatan politik dengan mudah, Anda harus jadi anak atau menantu presiden atau elite politik lainnya.
Hanya demi Gibran, berbagai tradisi rekrutmen dan pengaderan politik dihancurkan. Hanya demi menjadikan anak presiden menjadi cawapres, kita harus putar balik 180 derajat ke era sebelum reformasi. Lebih menyedihkan lagi, ini terjadi setelah 25 tahun reformasi dan dilakukan oleh seorang presiden yang dulu menjadi idola para pemilihnya dengan semboyan Jokowi Adalah Kita.
Kini, presiden yang dulu amat merakyat itu ingin membangun dinasti politiknya dengan cara apa pun tanpa memandang apakah itu etis atau tidak, bermoral atau tidak. Koalisi politik Prabowo dan Presiden Jokowi ini adalah koalisi antara Prabowo Subianto yang syahwat kekuasaannya untuk menjadi presiden sudah di ubun-ubun dan Presiden Jokowi yang impiannya untuk membangun dinasti politik sudah tak tertahankan lagi.
Apa yang terjadi saat ini bukan saja tragedi demokrasi kita, melainkan kita harus kembali lagi ke arah otoriterisme seperti pada era Orde Baru. Berapa biaya politik dan ekonomi dari praktik politik yang oleh Olle Tornquist disebut sebagai ‘demokrasi kaum penjahat’?
